Wacana pembangunan berkelanjutan kini sering kali dikomodifikasi oleh berbagai pihak melalui istilah-istilah ilmiah yang terdengar ramah lingkungan namun berorientasi bisnis semata. Konsep proyek berbasis alam atau nature-based solutions banyak diadopsi dalam perancangan tata ruang kota dan daerah, namun dalam praktiknya sering kali terlepas dari prinsip keadilan ekologis. Kritik WALHI terhadap implementasi proyek alam semu ini menyoroti bahaya komersialisasi lingkungan yang justru menyingkirkan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat. Banyak proyek ekologi buatan yang diklaim sebagai solusi iklim ternyata hanya menjadi alat kompensasi emisi (carbon offset) bagi industri pencemar tanpa menyelesaikan akar masalah kerusakan lingkungan yang sebenarnya.
Solusi alam yang tidak berakar pada perlindungan ekosistem asli sering kali berujung pada kegagalan fungsi ekologis dalam jangka panjang. Sebagai contoh, proyek penanaman pohon monokultur skala besar yang diklaim sebagai pemulihan lahan sering kali mematikan keanekaragaman hayati lokal dan merusak tata air wilayah tersebut. Pendekatan teknokratis yang mengabaikan kearifan lokal ini berisiko melahirkan konflik agraria baru antara pengembang proyek dan warga yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Pembangunan daerah seharusnya mengedepankan perlindungan ekosistem alamiah yang masih utuh ketimbang merekayasa proyek hijau artifisial yang menelan biaya tinggi namun berdaya guna rendah.
Pengawasan terhadap penyusunan Tata Ruang Wilayah menjadi fokus utama untuk meminimalkan masuknya proyek-proyek ramah lingkungan semu yang merugikan warga lokal. Keterlibatan publik secara bermakna dalam perencanaan tata ruang adalah hak fundamental yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah. Kampanye kritis yang disuarakan oleh WALHI Payakumbuh secara konsisten membongkar celah-celah alih fungsi lahan lindung yang dibungkus dengan narasi pengembangan pariwisata hijau. Penyelamatan ruang hidup rakyat harus menjadi prioritas utama ketimbang memberi izin bagi megaproyek yang hanya menguntungkan segelintir pemodal di balik kedok kelestarian alam.
Pemberian izin investasi berbasis karbon juga memerlukan kecermatan ekstra agar tidak memicu marjinalisasi warga desa sekitar kawasan hutan. Hak-hak hukum masyarakat atas tanah adat dan wilayah kelola rakyat wajib diakui secara mutlak sebelum skema perlindungan alam apa pun diberlakukan oleh pemerintah. Konsolidasi jaringan advokasi yang didorong WALHI Solok terus mendampingi warga dalam memperjuangkan legalitas hak kelola hutan desa yang terbukti efektif menjaga tutupan vegetasi alami. Pengakuan hak atas tanah ini merupakan bentuk solusi alam sejati yang paling berkeadilan dan teruji secara histori dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Kritik terhadap proyek ekologi buatan ini juga mendorong lahirnya transparansi dalam alokasi dana hibah dan pembiayaan hijau di tingkat daerah maupun nasional. Publik berhak mengetahui secara pasti sejauh mana anggaran keberlanjutan tersebut benar-benar berdampak pada pemulihan kualitas air, tanah, dan udara bagi masyarakat. Dukungan riset independen yang dipublikasikan oleh WALHI Palembang menjadi instrumen penting dalam membandingkan antara klaim keberhasilan proyek dan kenyataan pahit di lapangan. Evaluasi kritis yang independen ini sangat dibutuhkan agar anggaran publik tidak habis terbuang untuk proyek-proyek pencitraan lingkungan yang tidak substantif.
Mengembalikan filosofi perlindungan lingkungan pada pemulihan hak-hak rakyat dan penghormatan terhadap alam adalah fondasi utama pembangunan daerah yang sejati. Pemerintah daerah diingatkan untuk tidak terjebak pada tren istilah keberlanjutan yang pragmatis tanpa memahami dampak sosial-ekologis di masa depan. Solusi atas krisis iklim hanya bisa dicapai jika kita menghentikan laju deforestasi, mengurangi emisi langsung dari sumbernya, dan melindungi wilayah kelola rakyat. Kesadaran kritis masyarakat sipil akan terus menjadi benteng utama dalam mengawal agar ruang hidup kita tidak dijual demi kepentingan proyek hijau semu yang manipulatif.
